ANALISIS HUKUM TERHADAP MASA PISAH 6 BULAN SEBAGAI DASAR GUGATAN CERAI DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap penggunaan masa pisah enam bulan sebagai alasan dikabulkannya gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama. Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas waktu pisah sebagai syarat gugatan cerai, praktik peradilan menunjukkan bahwa masa pisah telah menjadi indikator penting dalam menilai keretakan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Bondowoso, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa pisah enam bulan dijadikan sebagai pedoman administratif oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk menekan angka perceraian dan memastikan bahwa perceraian bukan dilakukan secara emosional. Dalam praktik, hakim tidak hanya melihat lamanya masa pisah, tetapi juga mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung terjadinya perselisihan dan kegagalan ishlah. Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan ini selaras dengan konsep syiqāq dan prinsip maslahah yang menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi tercapai.