HISTORISITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Abstract

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap keberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dari perspektif politik hukum, Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya ruang bagi umat Islam untuk menjalankan hukum agamanya sekaligus menjadi bukti bahwa unifikasi hukum nasional tidak dapat diterapkan secara kaku karena harus mempertimbangkan kesadaran hukum dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, eksistensi, dan peran Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam praktik peradilan agama. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian serta literatur yang relevan secara sistematis sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, KHI berfungsi sebagai pedoman utama bagi hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun dasar hukum Kompilasi Hukum Islam berasal dari Instruksi Presiden dan bukan undang-undang, eksistensinya tetap kuat karena telah menjadi hukum yang hidup (living law) dan secara konsisten dijadikan rujukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara keluarga Islam. Oleh karena itu, terdapat harapan dari kalangan praktisi peradilan agar Kompilasi Hukum Islam ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik Peradilan Agama.